Feeds:
Pos
Komentar
naufal98

Saham Go Public

Sektor keuangan merupakan satu-satunya sektor di Bursa Efek Indonesia yang menyumbang paling sedikit terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).  Dari 91 emiten yang tergabung di sektor keuangan ini, hanya 4 emiten yang dinyatakan sebagai saham syariah, yaitu Bank BRIsyariah Tbk. (BRIS), Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. (BTPS), Bank Panin Dubai Syariah Tbk. (PNBS), dan Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. (JMAS).

Padahal terdapat beberapa bank syariah lain yang memiliki prospek yang cerah namun belum melakukan Go Public. Hal ini bukan dikarenakan performa bank syariah tersebut butuk, namun diperlukan persiapan yang matang untuk mendukung perusahaan melakukan Go Public. Selain itu juga diperlukan adanya analisis pasar guna menggambarkan prospek saham tersebut di masa mendatang. Bank Syariah juga perlu mempersiapkan berbagai persyaratan dan keperluan administratif seperti perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum melakukan penawaran umum saham perdana atau Initial Pulbic Offering (IPO).

Selain itu, terdapat bank syariah yang sedang mempersiapkan untuk melakukan go public seperti Bank Bukopin Syariah dan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah yang merencanakan go public pada tahun 2020 dan 2019. Permasalahan yang paling banyak terdapat pada perbankan syariah adalah Non Performing Financing atau resiko pembiayaan yang masih cukup tinggi sehingga rawan untuk investasi jangka Panjang.

Lalu bagaimana perbankan syariah yang telah go public? Bank BRI Syariah (BRIS) misalnya kinerja PT Bank BRI Syariah Tbk di kuartal III-2018 cukup apik. Sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini BRI Syariah mampu membukukan laba bersih sebesar Rp 151 miliar atau meningkat 19% secara year on year (yoy) dari periode yang sama pada tahun lalu yang sebesar Rp 127 miliar. Sementara itu, sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini BRI Syariah mampu menyalurkan pembiayaan Rp 21,28 triliun, naik 14% dari periode yang sama tahun lalu. Sedangkan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp 27,76 triliun atau secara yoy meningkat sebesar 9% dari periode yang sama di 2017 yaitu sebesar Rp 25,36 triliun. Namun, NPF BRIS yang mencapai 4,3% patut menjadi perhatian dikarenakan batas NPF untuk perbankan syariah adalah 5%

Sementara PNBS mengalami penurunan laba bersih sebesar 21,92% sepanjang kuartal III-2018 yaitu sebesar Rp 11,76 miliar di akhir September lalu dibanding dengan Rp 15,07 miliar pada akhir September 2017. Penurunan laba bersih tersebut terjadi karena adanya penurunan pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib yang turunnya mencapai 25,66%. Pada periode ini perusahaan hanya bisa mengantongi pendapatan sebesar Rp 452,80 miliar dibanding dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar Rp 609,14 miliar. Sedangkan NPF PNBS sebesar 3,84%. Dengan demikian, laba per saham dari bank syariah ini mengalami penurunan dari sebelumnya Rp 1,48/saham menjadi hanya sebesar Rp 0,72/saham.

Sementara BTPN Syariah (BTPS) mencatatkan pertumbuhan pembiayaan sebesar 21 persen dengan nilai Rp 6,96 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tingginya pertumbuhan pembiayaan BTPS tersebut diakibatkan oleh rendahnya NPF BTPS yaitu sebesar 1,56% Sementara itu Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh sebesar 18 persen mencapai Rp 7,25 triliun Laba Bersih Laba bersih setelah pajak (NPAT) yang tercatat juga tumbuh baik pada kuartal III 2018 yakni Rp 698 miliar atau tumbuh 49 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017.

Permasalahan yang selalu dihadapi oleh perbankan syariah adalah tingginya resiko pembiayaan yang macet atau non performing finance (NPF). NPF perbankan syariah secara agregat pada Juni 2018 adalah sebesar 3,83%. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan NPF perbankan konvensional yang mencapai  2,16%. NPF yang tinggi selama ini juga karena faktor ekonomi makro yang mengalami stagnasi pertumbuhan pada lima persen dan tertekannya sektor riil yang akan sangat mempengaruhi perbankan syariah. Salah satu solusinya adalah perbankan syariah merestruktrisasi pembiayaan dan harus lebih hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan untuk menjaga NPF tersebut agar tetap dibawah 5%.

Kesimpulannya, sebagai “pemain baru” dalam sektor keuangan di dalam pasar modal. Perbankan syariah harus terus menjaga kepercayaan investornya melalui berbagai capaian. Perbankan syariah harus dapat menjaga laba besih, NPF dan lain-lain demi menjaga kinerja perusahaan tersebut. Harapannya apabila kinerja perbankan syariah mencatatkan angka positif, maka semakin banyak juga investor yang membeli saham perbankan syariah tersebut. Selain itu, terdapat juga faktor religiusitas pada investor yang membeli saham perbankan syariah. Salah satunya adalah Ustadz Yusuf Mansur yang membeli saham BRIS pada saat penawaran pertama sebesar kurang lebih 20 persen dari total saham yang dilepas ke publik sebesar 2.623.350.600 saham. Hal itu harus dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap perbankan syariah di Indonesia.

 

Daftar Pustaka :

https://www.brisyariah.co.id/beritaBRIS.php?news=282

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/19/153000726/kuartal-iii-laba-bersih-btpn-syariah-tumbuh-49-persen

https://keuangan.kontan.co.id/news/pembiayaan-turun-laba-bersih-panin-dubai-syariah-susut-219-di-kuartal-iii-2018

sumber gambar : https://www.sahamok.com/perusahaan-publik-terbuka-tbk-emiten-bei-bursa-efek-indonesia/

Iklan
fintech gambar

Financial Technology

 

Zaman yang terus berkembang membuat segala hal terdigitalisasi, termasuk sector keuangan. Adanya teknologi telah membuat banyak perubahan di masyarakat. Tidak ketinggalan sektor teknologi keuangan atau financial technology (Fintech) yang mulai booming pada tahun 2015 lalu yang telah mengubah seluruh sistem keuangan, mulai dari pembayaran, peminjaman, urusan perbankan, manajemen aset, deteksi fraud hingga di tahapan regulasi. Financial technology/fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. (Bank Indonesia:2016).

Fintech membuat segala hal kini menjadi lebih mudah, pembayaran yang kini tidak perlu membawa uang tunai, peminjaman/p2p landing yang prosesnya sangat cepat, system perencanaan keuangan yang akurat, crowdfunding hingga pembiayaan untuk umkm dan lainnya. Bank Indonesia yang telah melihat geliat dari fintech ini telah membuat berbagai regulasi diantaranya adalah Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Surat Edaran Bank Indonesia No.

18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.

Statistik pengguna fintech juga terus menunjukan arah yang positif, berdasarkan statistik Bank Indonesia (BI), volume transaksi fintech juga terus mengalami peningkatan. Tahun 2017, nilai transaksi fintech telah mencapai US$18,65 miliar (Rp251,78 triliun) naik 24,17% dari tahun 2016 sebesar US$15,02 miliar (Rp202,77 triliun). Otoritas Jasa Keuangan juga menyebutkan bahwa hingga Januari 2018, jumlah peminjam di perusahaan fintech mencapai 260 ribu orang dengan nilai pinjaman sebesar 3 trilliun rupiah. Hal tersebut sangatlah positif mengingat fintech baru berkembang pada 3 sampai 4 tahun terakhir ini.

Meskipun awal kehadiran fintech didominasi oleh produk keuangan konvensional, namun perlahan-lahan fintech berbasis syariah mulai dikenalkan kepada public. Pada dasarnya Fintech harus merujuk kepada salah satu prinsip muamalah yaitu ‘an taradhin atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan proses ijab dan qabul (Darsono dkk, 2016). Syarat yang harus dipenuhi adalah harus ada objek (‘aqid), subjek (mu’qud ‘alaihi) dan keinginan untuk melakukan aqad (sighat) dan rukun yang harus wujud adalah adanya harga/upah serta manfaat. Hukum juga harus mengiringi, misalnya berbentuk undang–undang, fatwa dan sertifikasi halal. (Mukhlisin:2017)

Dalam fintech syariah, hal yang ditawarkan tidak hanya berjalan pada sektor keuangan syariah komersial, seperti perbankan syariah dan pasar modal syariah, namun juga dapat mencakup implementasi pada keuangan sosial syariah, seperti pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, fintech syariah juga banyak menekankan pada pembiayaan bebas riba untuk menunjang peranan Unit Usaha Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia.

UMKM di Indonesia merupakan sebuah sector yang harus diperhatikan bersama, hal tersebut berangkat dari data statistik dari Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017 yang menyebutkan bahwa peranan UMKM terhadap perekonomian Indonesia mencakup 60% dalam penyediaan lapangan kerja dan 40% sebagai penyumbang Produk Domestik Bruto/PDB. Dalam prakteknya, perusahaan fintech syariah berperan sebagai aggregator yang menyediakan layanan pinjaman kepada UMKM yang berbasis peer-to-peer landing. Mitra dalam penyaluran pembiayaan tersebut biasanya adalah perbankan syariah atau institusi keuangan non bank syariah.

Sebagai salah satu contoh fintech syariah yang telah legal oleh OJK adalah Ammana. Ammana mengklaim telah menjangkau lebih dari 1.000 pengguna dan 420 investor dengan perputaran uang lebih dari Rp1 miliar. Ammana menargetkan transaksi dana wakaf yang masuk ke perusahaannya bisa mencapai Rp250 miliar, sementara untuk pembiayaan UKM sendiri ditargetkan sebesar Rp100 miliar. Target tersebut tidak akan tercapai apabila literasi masyarakat mengenai keuangan syariah tidak kunjung membaik. OJK mencatatkan literasi keuangan syariah hanya 8,11% pada tahun 2016 sedangkan literasi keuangan nasional mencapai 29,66% pada periode yang sama.

Edukasi soal literasi keuangan syariah sangat dibutuhkan masyarakat guna memberikan  pengetahuan perbedaan mengenai fintech syariah dan konvensional. Meskipun keduanya berbasis pada teknologi dan sama-sama memberikan pinjaman, menjadi kurang relevan apabila membandingkan peer to peer lending fintech konvensional dengan peer to peer financing fintech syariah. Meskipun judulnya sama, namun skema yang diberikan jelas berbeda. Dalam konvensional resiko kegagalan usaha diminimalisir dengan memperbesar bunga, sedangkan fintech syariah adalah fasilitator antara investor dan juga pihak yang membutuhkan dana dengan akad yang disepakati.

Fintech syariah dapat terus menuju kearah positif untuk terus mengarahkan UMKM di Indonesia ke arah yang lebih produktif untuk meningkatkan PDB dan mengurangi pengangguran. Hal tersebut dapat terwujud apabila dibarengi dengan pemberian edukasi kepada masyarakat dan pelaku UMKM di bidang keuangan syariah. Karena sejatinya syariah tidak hanya terbatas pada hunaukum-hukum islam saja, namun juga untuk mewujudkan kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat.

Daftar Pustaka

https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx

https://tirto.id/ammana-fintech-syariah-pertama-yang-dapat-izin-dari-ojk-cKqS

https://www.validnews.id/Fintech-Syariah–Menyasar-Ceruk-Pasar-Anti-Riba-fzH

Gambar : https://www.forbes.com/sites/ciocentral/2018/07/10/how-fintech-initiatives-are-driving-financial-services-innovation/#7bec3b6d54fa

bank syariah indo

Bank Syariah di Indonesia

 

Penerapan sistem Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah diaplikasikan lewat akad-akad yang ditawarkan kepada masyarakat, secara dasar akad tersebut dibagi menjadi dua yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Jenis akad dalam menghimpun dana adalah mudharabah (kerja sama antara pemodal dan pengelola) dan wadiah (titipan) sedangkan contoh akad dalam menyalurkan dana adalah murabahah (jual beli dengan margin), syirkah (kerja sama), salam (pembelian dengan bayar dimuka), ijarah (sewa menyewa), kafalah (jaminan) dan sebagainya.

Namun, transaksi pada bank syariah di Indonesia masih didominasi oleh akad murabahah (jual beli) dibandingkan akad bagi hasil, seperti mudharabah dan musyakarah. Akad murabahah bak primadona karena hampir 60% produk bank syariah adalah murabahah, sedangkan 40% nya baru dibagi dengan akad lain seperti mudharabah, musyarakah, salam, instishna dan sebagainya. Secara harfiah murabahah sendiri adalah akad jual beli dengan margin yang ditentukan sedangkan mudharabah atau musyarakah adalah akad kerjasama dengan sistem bagi hasil.

Salah satu alasan yang paling rasional mengapa akad musyarakah atau jual beli menjadi primadona dalam perbankan syariah tentu adalah resikonya yang kecil dan tidak sebesar pada akad kerjasama yang menganut bagi hasil. Hal tersebut mengingat murabahah menjadi salah satu alternatif pembiayaan pada sektor konsumtif untuk menghindari bunga yang ada ketika pembiayaan secara kredit melalui perusahaan leasing.

Alasan kedua adalah margin yang diberikan dalam akad murabahah akan memberikan keuntungan yang besar bagi bank syariah. Tidak bisa dipungkiri bahwa bank adalah lembaga profitable sehingga minimnya resiko di akad murabahah juga memberikan keuntungan bagi bank syariah dan juga bagi nasabah. Seringkali murabahah dipandang sebagai kredit secara syariah oleh beberapa orang. Padahal jelas berbeda antara keduanya, akad murabahah ialah akad jual beli sedangkan sistem kredit adalah pinjam meminjam uang. Lalu keuntungan pada akad murabahah yang berbentuk margin penjualan yang didalamnya sudah termasuk harga jual. Sedangkan keuntungan pada kredit didasarkan pada tingkat suku bunga. Nasabah yang mendapatkan kredit dari bank konvensional dibebani kewajiban membayar cicilan beserta bunga pinjaman sekaligus.

Alasan terakhir, dalam akad murabahah diperbolehkan untuk melakukan pembayaran secara cicil. Jadi, pihak nasabah berhutang kepada bank syariah, karena belum melunasi pembayaran barang yang ia inginkan sesuai dengan tempo yang disepakati. Apabila terjadi keterlambatan, bank syariah diperbolekan untuk menarik denda untuk nasabah yang mampu namun menunda pembayaran dan dana dari denda tersebut akan disalurkan kepada dana sosial, bukan untuk keuntungan bank syariah.

Walaupun perbankan syariah menjadi sangat berkembang dengan adanya akad murabahah ini, namun menjadi catatan bahwa perbankan syariah di Indonesia harus menyeimbangkan antara sektor moneter dan sektor riil. Ketika murabahah lebih besar, maka sektor moneter yang bersifat konsumtif akan lebih besar dari sektor riil yang berfokus pada penggenjotan sistem perekonomian seperti dalam akad mudharabah atau musyarakah.

Patut ditunggu kedepannya diperlukan regulasi pemerintah untuk dapat mengatur perbankan syariah agar dapat seimbang dalam sektor riil maupun moneter. Karena apabila niat perbankan syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan atau mencapai falah di masyarakat, maka harus terdapat peningkatan pada sektor riil yang produktif salah satunya lewat mudharabah atau musyarakah yang difokuskan pada permodalan UMKM sehingga menjadi stimulan bagi masyarakat dan menjadi pendorong bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Sumber gambar : https://uangteman.com/blog/berita-bank/inilah-pengertian-bank-syariah-indonesia-dan-keunikannya/

jokowi prabow

Jokowi vs Prabowo

 

Kontestasi politik 2019 telah semakin dekat, partai-partai politik sudah menyiapkan calon terbaiknya untuk ikut dalam pencalonan diri sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden Indonesia. Banyak spekulasi mengatakan bahwa pemilihan presiden 2019 akan diikuti oleh dua calon presiden yang sama dengan pemilihan presiden 2014 mengingat adanya Presidential Threshold yang mensyaratkan minimum suara di parlemen untuk pengusungan presiden adalah 20%.

Tentu, Petahana Joko Widodo akan maju kembali dengan keyakinan tinggi mengingat masih ada kesempatannya untuk memimpin dalam dua periode, ditambah dengan banyaknya partai yang mengusungnya mulai dari PDIP, Golkar, PPP, Hanura, PKB, Nasdem, PKPI yang terlihat solid namun sebenarnya “bersaing” dalam mencalonkan kadernya untuk menjadi cawapres. Sedangkan pesaingnya yang terkuat yang baru mendeklarasikan diri siap untuk maju pada tahun 2019 dan telah memenuhi syarat pencalonan ialah Prabowo Subianto, kedua nama tersebut adalah peserta pemilu tahun 2014 lalu.

Prabowo sendiri tentu diusung oleh Partai Gerindra yang ia dirikan, sedangkan koalisi partainya sementara adalah PKS dan PAN yang lebih terlihat kurang solid dikarenakan sikap Prabowo yang masih sangat abu-abu soal cawapres. Jika dilihat secara keseluruhan, hanya tinggal Demokrat yang belum menentukan sikap. Sempat ada wacana bahwa Demokrat akan membentuk poros ketiga dengan mencalonkan Putra Mahkota SBY yaitu Agus Harimurti Yudhoyono namun sepertinya terancam gagal dikarenakan minimnya partai pengusung.

Sampai saat ini, sepertinya sudah semakin terlihat bahwa calon presiden 2019 akan sama seperti calon presiden pada tahun 2014 yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto, lantas para pengguna tagar #2019GantiPresiden akan otomatis menjadi pendukung Prabowo Subianto karena tidak ada calon lain. Penulis pun bertanya apakah tagar #2019GantiPresiden masih dapat eksis ketika calon presidennya tidak sesuai ekspektasi mereka karena otomatis tagar tersebut hanya tertuju pada Prabowo Subianto.

Urusan calon presiden pun selesai pada dua nama tersebut, yang menjadi misteri kini hanyalah calon wakil presiden yang akan mendampingi mereka berdua. Dalam kasus ini, Cawapres Jokowi merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu publik mengingat sangat banyaknya tokoh politik yang bersaing untuk mendapatkan posisi tersebut. Mulai dari Cak Imin yang memasang balihonya di penjuru Indonesia hingga Gus Romy yang memasang baliho dan iklan di TV lokal. Posisi cawapres Jokowi saat ini dinilai sebagai posisi yang paling strategis guna mendapatkan tiket menjadi capres pada 2024.

Presiden Jokowi memang saat ini memiliki kepuasan publik yang sangat tinggi, menurut survey kompas kepuasan publik Presiden Joko Widodo mencapai 72,2%. Hal itu merupakan torehan yang sangat tinggi meskipun masih kalah oleh kepuasan publik pada pemerintahan presiden SBY pada tahun 2009 yang mencapai 80%. Maka wajar jika banyak survey yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan terpilih lagi pada pemilu tahun 2019.

Saat ini, yang diperlukan Presiden Jokowi adalah memperbaiki citra negatif publik kepadanya yang mungkin dapat diselesaikan oleh cawapresnya kelak. Jelas kita ketahui bahwa Presiden Joko Widodo beberapa kali mendapatkan citra negatif dimulai dari dinilai dekat dengan asing, anti islam dan memenjarakan ulama, serta tidak mengerti ekonomi karena seringnya berhutang dengan luar negeri. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo harus mensiasati hal tersebut dengan cermat memilih cawapres. Contohnya, apabila beliau ingin menghilangkan citra anti islam, maka beliau harus memilih cawapres dari kalangan agamis seperti Din Syamsyudin, Muhaimin Iskandar atau Romahurmuziy yang diyakini akan mewakili pemilih muslim. Sedangkan apabila beliau ingin menghilangkan citra dekat dengan asing, maka beliau harus memilih cawapres yang berlatar belakang militer atau polisi yang telah terbukti cinta NKRI seperti Jenderal TNI Moeldoko atau mungkin Jenderal Polisi Budi Gunawan. Sementara jika ingin menghilangkan citra bahwa beliau tidak mengerti ekonomi dan sering berhutang ke luar negeri, maka nama Sri Mulyani Indrawati atau Airlangga Hartanto adalah nama yang tepat untuk menghilangkan citra tersebut dan menjadi tameng apabila publik membutuhkan penjelasan mengenai hutang.

Sedangkan di kubu Prabowo, kepuasan publik tidak dapat diukur karena Prabowo belum berpengalaman di bidang pemerintahan, prestasi beliau di bidang militer tidak bisa dijadikan tolak ukur karena tentu tidak sebanding dengan ukuran kepuasan publik di bidang pemerintahan dan hal itu juga yang menjadi kelemahan Prabowo. Oleh karena itu, untuk menghilangkan citra tersebut, cawapres Prabowo haruslah orang yang berpengalaman di bidang pemerintahan, seperti Mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dan Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang M. Zainul Majdi, namun TGB diketahui telah mendukung Jokowi 2 periode sehingga sedikit mustahil untuk menjadi cawapres Prabowo. Sehingga praktis nama yang tersisa untuk menjadi cawapres dari sisi pengalaman di bidang pemerintahan hanyalah Ahmad Heryawan.

Beberapa nama lain muncul untuk diduetkan bersama Prabowo yaitu Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan juga AHY namun kedua nama tersebut juga berlatar belakang sehingga dikawatirkan tidak cocok apabila militer disandingkan dengan militer. Ada juga nama Zulkifli Hasan yang mantan Menteri Kehutanan dan juga Ketua MPR, namun kembali kepuasan publik terhadap Zulhas diragukan sama seperti Hatta Rajasa pada saat pilpres 2014. Prabowo pasti khawatir apabila kalah kembali dalam pilpres 2019 dan hanya menjadi capres abadi.

Pemilihan presiden 2019 sepertinya akan menjadi sebuah kompetisi politik yang unik apabila benar hanya akan ada dua calon presiden yang keduanya juga mencalonkan diri pada pemilu 2014. Daya tarik pun berpindah dari capres kepada cawapres yang masih ditunggu-tunggu oleh publik, tagar #2019GantiPresiden apakah akan sirna karena pesaing Jokowi hanyalah Prabowo? Ataukah tagar tersebut akan berganti hanya menjadi #2019GantiWakilPresiden karena kompetisi hanya akan tertuju pada cawapres? Mari kita tunggu kembali sampai deklarasi nanti…

 

Sumber data : http://wow.tribunnews.com/2018/03/08/indo-barometer-bahas-kepuasan-masyarakat-di-kabinet-sby-dan-jokowi-hasilnya-bikin-penonton-terdiam

Gambar : http://makassar.tribunnews.com/2018/07/19/bursa-cawapres-makin-mengerucut-prabowo-sisakan-5-nama-jokowi-3-nama-siapa-yang-dipilih

Jokowi-TGB.jpg

TGB Bersama Presiden Jokowi di KEK Mandalika, NTB

 

Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi atau akrab disapa TGB saat ini sedang hangat diperbincangkan oleh khalayak. Prestasi dan kemajuan pembangunan yang ia lakukan semasa menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat 2 Periode dinilai menjadi salah satu hal yang membuat sosok TGB ini menjadi panutan masyarakat. Selain itu, beliau juga merupakan seorang ulama yang hafizh quran. Namun, pembicaraan mengenai prestasi-prestasi beliau di NTB mendadak terhenti ketika beliau mengeluarkan statement yang sangat mengejutkan yaitu dengan mendukung Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan kepemimpinannya selama dua periode.

Padahal, banyak masyarakat yang mengaharapkan agar TGB dapat mencalonkan diri sebagai capres untuk dapat menyaingi Presiden Joko Widodo. Namun sayang, Partai Demokrat yang melahirkan TGB lebih memilih mempromosikan sosok AHY yang padahal belum terlihat kemampuannya dalam mengelola pemerintahan. Walaupun tokoh tersebut adalah putra dari mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun memimpin negara bukan hanya sekedar “ada anak bertanya pada bapaknya”.

TGB telah melakukan safari dakwah politiknya secara mandiri ke berbagai penjuru di Indonesia termasuk ke kampus penulis, hal itu tentu mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat bahkan seringkali massa yang hadir membludak. TGB menjadi panutan baru di kalangan ummat yang tentunya merindukan pemimpin yang cinta kepada islam, terlebih TGB adalah seorang ulama. Bahkan nama TGB masuk ke dalam daftar Calon Presiden yang dirilis oleh Presidium Ulama 212 sebagai aspirasi dari “ummat”.

Namun kembali disayangkan, beberapa partai yang mengaku “Koalisi Ummat” tidak melirik nama beliau dalam daftar capres, Mereka tetap kompak mengusung Prabowo Subianto yang terlihat sudah sangat dekat dengan ummat muslim. Padahal, Prabowo baru semenjak kekalahan Pilpres 2014 dan setelah kasus penistaan agama oleh Ahok saja terlihat dekat dengan ummat melalui PKS dan PAN, sedangkan TGB adalah ulama tulen yang berkuliah di Universitas Al Azhar Kairo Mesir. Seharusnya keislaman dan kedekatan beliau dengan ummat tidak diragukan lagi.

Semenjak statement beliau yang mendukung Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan kepemimpinannya selama 2 periode, TGB perlahan mulai ditinggalkan oleh “ummat” yang disetir oleh partainya untuk meramaikan tagar #2019GantiPresiden. Bahkan followers instagramnya semakin hari semakin berkurang secara drastis. Padahal, dukungan TGB terhadap Presiden Joko Widodo bukanlah semata hanya untuk kepentingan kekuasaan seperti yang dilakukan oleh beberapa ketua partai yang memasang mukanya di seluruh Indonesia bertuliskan “Next Cawapres 2019”. Dukungan TGB didasari oleh Presiden Joko Widodo yang sangat memperhatikan pembangunan di daerah Nusa Tenggara Barat.

Hal tersebut terbukti dengan peresmian beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Merupakan megaproyek yang berkaitan langsung dengan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat NTB, karena akan dapat menyerap 58.000 tenaga kerja dengan investasi sebesar Rp.13 triliun lebih. Sebuah proyek yang sangat luar biasa untuk kemajuan Provinsi Nusa Tenggara Barat, hal tersebut membuktikan bahwa TGB sangatlah peduli terhadap rakyat dan wilayah yang ia pimpin.

TGB terlihat cukup legowo dan sabar menerima banyaknya kritikan yang menerpa dirinya, baik di media sosial sampai di dunia nyata, terbukti dengan tidak diundangnya beliau dalam Rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat membahas Pilpres 2019. Sikap santunnya sebagai ulama juga terbukti dengan tidak adanya nada emosional yang beliau keluarkan kepada “ummat” yang tidak lagi mempercayainya karena dukungannya kepada Presiden Joko Widowo.

Ummat seharusnya dapat berpikir secara rasional, sesungguhnya TGB juga mengamalkan An-Nisa ayat 59 yang berbunyi “hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulny  dan ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya.”

Ummat juga tidak boleh mengecam TGB sebagai seorang yang munafik, haus kekuasaan atau bahkan tidak lagi dianggap sebagai panutan ummat. Semua orang berhak untuk menentukan pilihannya tak terkecuali TGB. Rasulullah SAW pernah bersabda “Barangsiapa yang menghina seorang pemimpin, maka Allah akan menghinakannya.” maka jangan sampai kita menghina seorang pemimpin apalagi pemimpin tersebut juga seorang muslim. Semoga ummat muslim tidak terpecah belah hanya karena beda pilihan di pentas politik.

 

dpr

Akhir-akhir ini, agak sulit rasanya ketika menginginkan negeri ini untuk kembali damai, tertib dan tentram. Pasalnya, berbagai permasalahan yang cukup pelik membuat emosi dari masyarakat Indonesia seakan-akan terus meledak dari hari ke hari. Salah satunya adalah terkuaknya kasus megakorupsi E-KTP oleh KPK terhadap beberapa Anggota DPR yang direspons dengan keinginan DPR untuk membuat Tim Pansus untuk mengawasi kinerja KPK.

Banyak kontroversi yang sejak awal sudah diperlihatkan dalam penetapan hak angket ini. Dimulai dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang melakukan walkout dikarenakan sidang masih dipimpin oleh Fahri Hamzah yang notabenenya sudah dipecat oleh partai tersebut, juga pengetukan palu sidang yang terlalu cepat dan pengesahan pansus hak angket yang dilakukan ketika ketentuan kuorum belum tercapai.

Publik tentunya bertanya-tanya dan menaruh rasa skeptis kepada DPR yang sangat bernafsu dalam pengesahan hak angket tersebut. Banyak yang mengatakan bahwa hal itu adalah salah satu upaya dalam pelemahan KPK. Apalagi mayoritas pengusung hak angket tersebut adalah nama-nama yang disebut KPK sebagai penerima uang dalam kasus megaproyek E-KTP, salah satunya adalah Agun Gunanjar, sang ketua Pansus Hak Angket KPK

Kontroversi lain adalah apakah mungkin DPR dapat memberikan Hak Angket kepada KPK yang merupakan lembaga independen? Hal tersebut telah dijawab oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan bahwa DPR mampu menggunakan hak angket kepada KPK karena KPK dapat termasuk dalam lembaga eksekutif  Alasannya, amanat dari UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat itu menyebutkan dalam tempo dua tahun sudah harus terbentuk komisi pemberantasan korupsi yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara-perkara korupsi.

Baiklah, mungkin Tim Pansus Hak Angket sedikit bernafas lega dengan pernyataan Prof. Yusril tersebut. Namun, mayoritas masyarakat masih bertanya-tanya dan tentunya geram dengan kelakuan dari wakil rakyat tersebut. Jika semuanya telah seperti ini, dimanakah fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat yang sesungguhnya? Telah lupakah mereka apabila mereka dipilih oleh rakyat dari dapilnya masing-masing?

Apakah benar citra lembaga lebih penting? Seringkali saya mendengar perkataan Fahri Hamzah yang sangat menginginkan citra dari DPR itu terjaga dan suci, bahkan mengatakan bahwa gedung DPR adalah tempat suci. Namun, tidak diikuti dengan perbuatan oknum-oknumnya yang justru membuat publik semakin tidak percaya dengan DPR. Apabila memang ingin memperbaiki citra DPR, maka buktikanlah bahwa kalian memang tidak mengambil uang negara sepeserpun, bukannya justru membuat tim yang akan melemahkan upaya dalam pemberantasan korupsi. Seperti kata pepatah “Sebaik apapun kalian menyimpan keburukan, pasti akan muncul sendiri ke permukaan”.

Semoga negeri kita selalu dilindungi dari para pejabat yang haus akan kekuasaan dan tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. Apabila sudah terjadi, sadarkanlah mereka Ya Allah, tuntunlah ke jalan yang lurus. Agar negeri yang kaya akan sumber daya ini Engkau selalu rahmati. Aamiin yaa robbal alamin

ekonomi-islam-copy

Ekonomi islam adalah sebuah sistem fenomena yang berkembang di sejumlah negara berkembang sampai maju dalam beberapa dekade terakhir ini. Ibarat pisau bermata dua, ekonomi islam dipandang sebagai sebuah solusi namun juga banyak yang memandang sebagai problema yang semakin rumit. Maklum, banyak yang berpandangan bahwa sistem ekonomi pancasila yang saat ini digunakan oleh Indonesia ini masih belum menyelesaikan berbagai permasalahan di negeri ini apalagi sistem ekonomi ini. Salah satu masalah yang cukup sulit diatasi adalah ketimpangan sosial yang terlampau masih cukup tinggi yaitu rasio gini sebesar 0,39 pada tahun 2016. (bps.go.id)

Banyak stigma yang muncul ketika membahas sistem ekonomi islam. Tentu, mayoritas masyarakat akan skeptis dengan sistem ini, terutama dengan bagaimana mengaplikasi sistem ekonomi islam dalam negara yang multikultural ini, karena kita tahu bahwa Indonesia tidak hanya dihuni oleh satu agama saja, melainkan ada enam agama yang diakui oleh pemerintah.

Berangkat dari sejarah dimana Kemunculan ilmu ekonomi islam modern dalam dunia nternasional, dawali pada tahun 1970 yang ditandai dengan kehadiran para pakar ekonomi Islam kontemporer, yakni seperti Muhammad Abdul Mannan, M. Nejatullah Shiddiqy, Kursyid Ahmad, An-Naqvi, M. Umer Chapra, dan lain-lain.

Sejalan dengan ini mulai terbentuklah Islamic Development Bank atau yang disingkat IDB yang kemudian berdiri pada tahun 1974 yang disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam, walaupun pada utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk dapat menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya.

Di Indonesia sendiri, kehadiran ekonomi islam juga diawali oleh kemunculan Bank Muamalat pada tahun 1992, walau pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia cukup lambat dibanding negara islam lainnya, namun akhirnya cukup banyak bank-bank syariah yang berdiri dengan menganut dual banking system seperti Bank Mandiri Syariah atau Bank BNI Syariah. Tentu masyarakat pun bertanya apakah perbedaan mendasar bank konvensional dengan bank dengan embel-embel syariah?

Dr. Syafii Antonio menjawab bahwa bank syariah menjadi sebuah alternatif karena di dalamnya terdapat hal-hal yang sesyai dalam syariat islam, Al Quran maupun hadist. Contohnya adalah penggunaan akad-akad yang sesuai dengan Fiqh Muamalah, atau pelarangan bunga atau riba seperti di dalam surat Al Baqarah ayat 278-279.

Beliau juga menambahkan bahwa ekonomi islam bukan ajang perbedaan, namun ajang titik temu antara islam dan kristen. Karena dalam kitab bible juga melarang adanya bunga seperti dalam kitab exodus pasal 22 ayat 25 yaitu : “…….janganlah engkau bebankan bunga kepadanya”

Produk produk bank syariah juga terbukti banyak digunakan oleh non muslim. Contohnya adalah reksadana syariah, banyak pedagang keturunan Tionghoa yang berpusat di Glodok menggunakan reksadana syariah karena cenderung lebih memberikan ketenangan dibanding konvensional.

Dalam prakteknya, tentu ekonomi islam masih banyak kekurangan karena masih berumur jagung dibandingkan ekonomi konvensional, namun kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ekonomi islam adalah titik temu dari berbagai perspektif agama karena ekonomi islam menawarkan berbagai solusi untuk menyelesaikan kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, bahkan korupsi dan masalah ekonomi lainnya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama dalam mempelajari dan mengaplikasikan sistem ini dalam masyarakat luas.

SOURCE :

https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1280

www.seputarpendidikan.com/2016/12/sejarah-ekonomi-islam-di-dunia-dan-indonesia.html