Feeds:
Pos
Komentar

Archive for Juni, 2015

syariat-islam

Ummat islam dahulu dikenal dengan sistem khilafah sebelum akhirnya tersebarnya ajaran sekulerisme yang salah satunya mengajarkan demokrasi didalamnya. Namun hingga saat ini, demokrasi masih dinilai menjadi salah satu sistem yang dianggap terbaik dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan.

Pemilihan presiden 2014 lalu, mungkin menjadi salah satu penyelenggaraan demokrasi yang terburuk yang pernah ada di dalam negeri ini. Penuh dengan ketidak profesionalisme kedua calon dan juga konspirasi media. Bahkan salah satu calon yang dinyatakan kalah dalam pemilihan tersebut mengatakan bahwa, demokrasi kita lebih buruk dari Korea Utara yang notabene nya adalah negara yang paling buruk dalam menjunjung kebebasan sipil. (sumber: http://www.tempo.co/read/news/2014/12/10/118627584/Ini-Negara-dengan-Kondisi-HAM-Terburuk-di-Dunia)

Meskipun pernyataan itu jelas salah, namun keberaniannya mengatakan hal tersebut. Merupakan wujud kekecewaan atas hilangnya transparansi dan kejujuran yang seharusnya dianut dalam menjalankan demokrasi. Seakan-akan seluruh prinsip yang ditanamkan dalam berdemokrasi hilang begitu saja demi pihak-pihak yang ingin mendapatkan kekuasaan semu negara ini.

Apabila kita urutkan berdasarkan partai politik, partai manakah yang paling besar dukungannya terhadap demokrasi. Jawabannya PKPI (100 persen), disusul Hanura (68 persen), PAN (64 persen), Gerindra (61 persen), PDI-P dan PKB (masing-masing 58 persen), Golkar (56 persen), Demokrat (54 persen), dan Nasdem (52 persen). Partai apakah yang paling rendah presentase nya dalam mendukung demokrasi? Jawabannya adalah PBB (15 persen), kemudian PPP (34 persen), dan PKS (44 persen). (Data dikutip dari artikel Luthfie Assyaukanie : Kualitas Demokrasi Kita)

Pengurutan kepercayaan tentang sistem demokrasi berdasarkan partai politik tersebut cukup menarik dan untuk dicermati. Dari 12 partai politik peserta pemilu tahun 2014, yang paling rendah tingkat kepercayaannya terhadap demokrasi adalah partai Islam yakni PBB, PPP, dan PKS. Temuan ini mengingatkan kita pada tesis dan pendapat lama tentang ketidakcocokan Islam dan demokrasi. Para pengusung tesis ini berargumen bahwa semakin tinggi komitmen seorang Muslim pada ajaran agamanya, semakin tidak percaya dengan demokrasi.

Bagaimana dengan PKB? Padahal presentase yang diperoleh PKB cukup besar yaitu 58 persen bahkan setara dengan PDI-P. Namun perlu diingat, bahwa PKB bukanlah lagi partai yang menjunjung islam secara kaffah. Masuknya ajaran sekulerisme dari Alm. Gus Dur membuat partai ini berubah menjadi partai islam yang menjunjung islam moderat. Tapi ternyata, dengan “tidak terlalu islam” nya PKB, justru membuahkan suara yang cukup besar pada pemilihan presiden kemarin.

Lalu, dengan rendahnya tingkat kepercayaan ummat muslim atas demokrasi di negeri ini. Bisakah kita mempercayai bahwa ummat islam akan menjaga persatuan dan kesatuan di negeri ini apabila dalam sistem tingkat kepercayaannya cukup rendah terhadap demokrasi? Jawabannya tentu bisa, dengan diterapkannya syariat islam sebagai sumber hukum yang beriringan dengan berjalannya demokrasi berdasarkan pancasila sebagai dasar negara.

Syariat islam pun memang tidak bisa dipaksakan, namun kita sebagai ummat muslim wajib berdakwah dan meyakinkan bahwa syariat islam dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu hukum syariat yang diberlakukan sejalan dengan hukum nasional, akan dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang ada.

Salah satunya seperti kesaksian Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra S.H, M.Sc yang pernah menangani sebuah kasus dengan hukum syariat. Yaitu ketika adalah sebuah kasus pembunuhan di Papua, salah seorang laki-laki terbunuh oleh laki-laki dari suku lain. Maka terjadilah musyawarah, dan keluarga korban meminta hukumannya laki-laki pembunuh tersebut harus menikahi perempuan yang menjadi calon laki-laki tersebut hingga mendapatkan anak.

Dan ketika hukuman tersebut telah dijalani oleh sang pelaku, maka yang diberlakukan adalah hukum syariat islam yaitu hukum jenayah. Dan hukum nasional tidak diberlakukan dalam kasus itu. Semua selesai dengan hukum syariat. Tentunya hal tersebut tidak merusak persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, karena itulah menjadi penting untuk hukum syariat ditransformasikan kedalam hukum nasional guna mewujudkan peranan ummat islam dalam menjaga persatuan dan kesatuan negeri ini.

Dalam kasus tersebut juga dapat kita ambil sebuah bukti bahwa hukum syariat apabila ditransformasikan ke dalam hukum nasional dapat diterima oleh berbagai pihak termasuk kalangan non-muslim. Jadi, walaupun negara kita adalah negara multikultural, bukan alasan untuk tidak menggunakan hukum syariat sebagai hukum nasional. Asalkan dalam pelaksaannya selalu transparan dan dalam pengawasan berbagai pihak.

Apabila dalam pelaksanaannya, hukum syariat mendapatkan banyak tentangan, maka tentangan itu sebenarnya datang dari pihak yang ingin memecah belah Indonesia dengan mengatakan bahwa hukum syariat tidak dapat diterapkan atau ditransformasi dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Mereka masih harus mengkaji hukum ini. Karena sebenarnya jelas, banyak masalah yang dapat terselesaikan dengan hukum syariat tanpa harus memecah belah masyarakat.

Salah satu yang menyebabkan kurang didukungnya hukum syariat di Indonesia adalah hukuman yang dirasa terlalu berat. Seperti memotong tangan apabila ada pencurian. Namun menurut para ahli fiqh jenayah hukuman seperti memotong tangan tersebut adalah hukuman yang paling maksimal dalam hukum syariat. Jadi, hukuman yang diberikan tidak harus mengacu kepada hukuman potong tangan tersebut.

Begitulah salah satu solusi yang ditawarkan agar syariat islam dalam berkolaborasi dalam demokrasi dan hukum nasional. Sekali lagi, syariat islam hukumnya memang tidak memaksa, namun kita sebagai ummat muslim dan negara dengan ummat muslim terbesar di dunia wajib mengamalkan syariat tersebut karena itu bagian dari kewajiban dakwah kita sebagai ummat muslim.

Iklan

Read Full Post »